Sistem Pendidikan Nasional Menurut Landasan Yuridis - AsikBelajar.Com

Sistem Pendidikan Nasional Menurut Landasan Yuridis

AsikBelajar.Com | Praktik pendidikan nasional diselenggarakan dengan mengacu kepada landasan yuridis tertentu yang telah ditetapkan, baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah mengenai pendidikan. Para pendidik dan tenaga kependidikan perlu memahami berbagai landasan yuridis sistem pendidikan nasional tersebut dan menjadikannya sebagai titik tolak pelaksanaan peranan yang diembannya. Dengan demikian diharapkan akan tercipta tertibnya penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang menjadi salah satu prasyarat untuk dapat tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Landasan yuridis sistem pendidikan nasional termaktub dalam UUD 1945, UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Undang- Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Tatang, 2010). Sampai saat ini telah banyak landasan yuridis sebagai turunan dari UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi itu di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi. #128

manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan (Kemendiknas, 2010). Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 bahkan mengamanatkan agar: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.
Sistem Pendidikan Nasional Indonesia telah diatur melalui Undang- Undang (UU). Sejak Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1950, melalui UU No. 2 Tahun 1989 dan terakhir UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggara Negara Nampak telah berusaha untuk menterjemahkan amanat yang tertulis dalam UUD 1945 tersebut. Upaya mencerdaskan kehidupan melalui diusahakannya dan diselenggarakannya satu sistem pendidikan nasional, sebagai terbukti dari rumusan tujuan pendidikan nasional yang hakekatnya menggambarkan karakteristik manusia Indonesia yang terdidik yang selalu meliputi dimensi karakter, kepribadian, di samping kecerdasan yang bila tercapai akan melahirkan generasi muda yang mampu mendukung terwujudnya masyarakat bangsa Indonesia yang cerdas kehidupannya (Soedijarto, 2008).

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik. Hal ini dapat dilihat dari filosofi pendidikan yang intinya untuk mengaktualisasikan ketiga dimensi kemanusiaan paling elementer, yakni: (1) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan dan ketakwaan, etika dan estetika, serta akhlak mulia dan budi pekerti luhur; (2) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali ilmu pengetahuan dan mengembangkan serta menguasai teknologi; dan (3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan ketrampilan teknis dan kecakapan praktis (Depdiknas, 2005). #129

Sistem Pendidikan Nasional Menurut Landasan Yuridis bahasan secara lengkap sbb:

a. Dasar, Visi, Misi, Fungsi, Tujuan, Strategi Pendidikan nasional, dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan [Klik Disini untuk Penjelasan Lengkap]
b. Hak dan Kewajiban warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah [Klik Disini untuk Penjelasan Lengkap]
c. Wajib Belajar [Klik Disini untuk Penjelasan Lengkap]
d. Jalur Pendidikan [Klik Disini untuk Penjelasan Lengkap]
e. Jenis Pendidikan [Klik Disini untuk Penjelasan Lengkap]
f. Satuan Pendidikan [Klik Disini untuk Penjelasan Lengkap]
g. Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kedinasan, Pendidikan Keagamaan, dan Pendidikan Jarak Jauh [Klik Disini untuk Penjelasan Lengkap]
h. Kurikulum, Bahasa Pengantar, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga kependidikan [Klik Disini untuk Penjelasan Lengkap]
i. Sarana dan Prasarana, Pendanaan, Pengelolaan Pendidikan, dan Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan [Klik Disini untuk Penjelasan Lengkap]
j. Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi [Klik Disini untuk Penjelasan Lengkap]

Sumber:
Husamah dkk. 2015. Pengantar Pendidikan. Malang: Universitas Muhamadiyah. Hal. 128 – 148.

Related Posts

AsikBelajar.Com

Blogger biasa yang berdomisili di Banjarmasin dan berharap blog ini bermanfaat buat pelajar, mahasiswa & masyarakat umum

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2022 AsikBelajar.Com - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress