Permasalahan Pendidikan yang Dihadapi

By | March 30, 2022

d. Anggaran Pendidikan
Anggaran pendidikan yang ditetapkan dengan ukuran minimal 20% baik untuk APBN maupun APBD pada hakekatnya berpotensi bagi tingkat kelancaran penyelenggaraan pendidikan. Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi relatif tinggi, jika dikaitkan dengan kewenangan yang diberikan. Sebaliknya dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota relatif sedikit jika dikaitkan dengan kewenangan tanggung jawab yang harus dipikul, terutama sebagai penyelenggara pendidikan dasar dan menengah.

Hal ini cenderung dan rentan menimbulkan masalah. Seharusnya daerah mengalokasikan dana lebih besar untuk pendidikan, karena Laporan Bank Dunia pada tahun 2013 menunjukkan keterkaitan antara keberpihakan kepemimpinan lokal dengan kinerja pendidikan. Temuannya adalah bahwa daerah yang memprioritaskan pendidikan dan menyisihkan anggaran lebih besar cenderung mendapatkan hasil kinerja pendidikan yang lebih baik (Baswedan, 2014). Keterbatasan anggaran karena kemampuan pemerintah yang terbatas dan rendahnya partisipasi masyarakat termasuk permasalahan efisiensi pendidikan (Sauri, 2009).

Sementara itu menurut Marzuki (2010) kebijakan pendidikan berupa praktik pelaksanaan wajib belajar yang kemudian memunculkan jargon “Sekolah Gratis” belum semuanya ditanggapi dengan baik dan diterima secara penuh oleh semua warga sekolah. Masih ada pihak- pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan ini, sehingga melakukan hal-hal yang merugikan sekolah, yang akhirnya merugikan siswa dan orang tua siswa. Ketika terjadi pengetatan dana dengan dalih kebijakan “sekolah gratis”, program-program yang sudah berjalan dengan baik mulai sedikit demi sedikit terabaikan. Sebagai konsekuensi adanya “sekolah gratis” bagi sekolah negeri menjadikan sebagian dari sekolah-sekolah yang dikelola oleh swasta menjadi “mati”.

e. Fasilitas
Keterbatasan dalam hal sarana, prasarana, aksesibilitas, tenaga guru, dan fasilitas pendidikan lainnya merupakan permasalahan terkait aspek pemerataan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia masih belum mencukupi, terlebih-lebih untuk sekolah dasar yang sebagian besarnya merupakan bangunan inpres (Instruksi Presiden). Banyak sekolah yang bagunannya sudah tidak layak pakai dan rusak. Demikian pula sarana-prasarana sekolah yang ada di daerah pedesaan, apalagi sekolah-sekolah yang tersedia di pedesaan jauh lebih banyak. Kalau sekiranya sudah tersedia, masih dijumpai cukup banyak yang belum diptimalkan penggunaannya.

Sarana dan prasarana pendidikan yang jauh memadai dari ukuran standar secara potensial dapat menghambat proses pendidikan, apalagi jika dikaitkan dengan dinamika masyarakat dan kemajuan IPTEKS dewasa ini. Fasilitas untuk akses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi yang sudah mendesak tidak dapat dihindarkan. Jika kondisi ini tidak segera dapat diwujudkan, sangat mungkin ketertinggalan bangsa Indonesia dalam mencapai pendidikan bermutu menjadi problem yang serius.

Kondisi sekolah yang tidak mendukung ini dibuktikan dengan data bahwa 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Hal ini berdasarkan pemetaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap 40.000 sekolah pada tahun 2012 (Baswedan, 2014).

f. Standardisasi Pendidikan
Kebijakan adanya standardisasi pendidikan juga menyisakan beberapa problem, terutama bagi sekolah-sekolah swasta. Tidak banyak sekolah swasta yang mampu membenahi kelembagaannya sehingga dapat mewujudkan sekolah yang berstandar nasional. Kebijakan ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi para pengelola sekolah, sebab jika tidak bisa mewujudkan sekolah yang berstandar akan berakibat berkurangnya minat masyarakat bersekolah di sekolah tersebut. Jika hal ini terjadi akan mengurangi pemasukan dana yang menjadi tulang punggung sekolah untuk menjalankan program-program sekolahnya.

g. Evaluasi Pendidikan
Sistem evaluasi pendidikan yang digunakan belum komprehensif. Sistem evaluasi pendidikan lebih cenderung mengandalkan penilaian

akademik untuk menentukan keberhasilan pendidikan peserta didik, misalanya hanya melalui keberhasilan mengikuti Ujian Nasional atau sejenisnya, di samping belum melibatkan aspek-aspek lainnya, sehingga terjadi ketidak-ajegan dalam proses pendidikan, karena tidak sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.
Menurut Yusuf (2012) sistem evaluasi pendidikan melahirkan anomali reformasi yang besar. Sistem evaluasi pendidikan, misalnya Ujian Nasional, hingga sekarang belum menunjukkan signifikansi pengaruh terhadap perbaikan mutu belajar. Efeknya malah memalingkan siswa dari kepercayaan terhadap sekolah formal. Peserta didik berbondong ikut bimbingan belajar yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan informal seperti kursus dan privat. Motivasinya jelas adalah kecemasan menyambut ujian akhir atau ujian nasional.

Lihat ke halaman selanjutnya [Klik Disini]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *