Mafia Jadi Biang Kerok, Minyak Goreng Langka - AsikBelajar.Com

Mafia Jadi Biang Kerok, Minyak Goreng Langka

Begitu menyebut kata Mafia pikiran penulis langsung teringat film The Godfather dibintangi oleh Marlon Brando & Al Pacino , salah satu film fenomenal dan merupakan film Box Office pada masanya serta memenangkan 3 piala Oscar pada tahun 1972 , pada saat menonton film tersebut di video terlihat sekali sutradara berusaha menghadirkan situasi kehidupan mafia sebenarnya ke dalam film tersebut sehingga harus dibuat trilogy yaitu The Godfather , The Godfather Part II dan terakhir The Godfather Part III.

Sebenarnya tidak ada hubungan antara film The Godfather dengan langkanya minyak goreng di Indonesia saat ini , terlebih lagi ketiga film tersebut di buat dalam rentang waktu tahun 1972 sampai 1990 , namun cerita di dalam film tersebut dapat menggambarkan bagaimana mafia dan komplotannya bekerja dan pola itu tetap berlaku sampai sekarang hanya disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Kelangkaan minyak goreng saat ini di Indonesia terjadi karena :

  1. Kemendag tidak responsive terhadap perkembangan lonjakan harga CPO dunia yang mulai terasa sejak memasuki kuartal ke 4 tahun 2021
  2. Kemendag tidak mengantisipasi dan lambat mengambil langkah terhadap kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri imbas naiknya harga CPO
  3. Kemendag terkesan tanggung dalam mengeluarkan kebijakan yaitu subsidi harga untuk minyak goreng kemasan saja
  4. Kemendag terlalu mempercayai saluran distribusi regular yang ada (Produsen – Distributor – Supermarket – Minimarket) sehingga Mafia minyak goreng merajalela
  5. Kemendag harusnya membentuk satgas khusus mengawasi dan mengawal distribusi minyak goreng subsidi bekerjasama dengan TNI POLRI mulai dari hulu ke hilir.

Harga CPO dunia sebenarnya selalu fluktuatif dan sangat dipengaruhi supply and demand selain itu meski Indonesia merupakan produsen CPO nomor satu di dunia namun untuk penentuan harga CPO berada dalam kendali Malaysia melalui Bursa Malaysia Derivatives (BMD) , miris jika melihat situasi ini bahwa produsen CPO nomor satu di dunia namun tidak punya otoritas untuk menentukan harga CPO , sama juga ruang udara kita di Kepri yang masih dikuasai Singapura.

Artikel detiknews, “Diproduksi Indonesia, Ditentukan Malaysia” selengkapnya https://news.detik.com/kolom/d-5953086/diproduksi-indonesia-ditentukan-malaysia.

Memasuki kuartal 4 tahun 2021 sebenarnya mulai terlihat pergerakan harga CPO yang mulai naik lebih tinggi dari biasa hal ini disebabkan mulai bergeraknya ekonomi di berbagai negara pasca covid varian delta telah terkendali , seharusnya kemendag sudah mulai antipasti terhadap kondisi ini dengan mulai menghitung lebih detail terhadap kebutuhan minyak goreng dalam negeri serta mempersiapkan kontigensi plan jika CPO dunia mengalami lonjakan ekstrim/

Ironis memang sebagai negara pengekspor CPO nomor satu dunia tidak mampu menentukan harga CPO dunia kemudian harga minyak goreng di dalam negeri juga mengikuti naiknya harga CPO padahal kebun kelapa sawit tumbuh di Indonesia dengan ijin HGU dari pemerintah , pabrik untuk pengolahan juga di Indonesia , padahal di dunia ini negara yang memiliki dan memproduksi suatu produk ekspor nomor satu merupakan penentu kebijakan sebagai contoh organisasi OPEC yang dipimpin oleh Arab Saudi , sedangkan untuk CPO malah Malaysia yang menjadi pemimpin dan penentu harga CPO dunia menggunakan mata uang ringgit sebagai patokan , menyedihkan !!

Kenapa Kemendag terkesan lambat mengambil kebijakan untuk menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri , karena memang tidak siap mengantisipasi lonjakan harga CPO , contohnya penetapan DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation) baru dilakukan pada akhir Januari 2022 lalu , sebenarnya DMO dan DPO telah diterapkan terlebih dahulu kepada pengusaha batubara sebelum terjadi kenaikan harga CPO , tujuan DMO adalah menyediakan stock yang cukup di dalam negeri sebesar 20% dari jumlah ekspor produsen CPO , setelah ketetapan DMO dibuat oleh Kemendag lalu dimana menyimpan 20% CPO yang di produksi oleh produsen , saat ini kapasitas produksi CPO di Indonesia sekitar 48 Juta Ton per tahun atau 4 Juta Ton per bulan secara hitungan berarti pemerintah harus menyimpan sekitar 800 ribu Ton CPO tiap bulan mau disimpan dimana CPO sebanyak itu tiap bulan , kalau CPO sebanyak itu kemudian tetap disimpan oleh produsen sama juga bohong dan jadi macan kertas alias Cuma tulisan doang tapi barangnya ngga jelas ada dimana.

Seharusnya jika Pemerintah memiliki BUMN yang kuat dan professional bergerak di bidang kelapa sawit dan memproduksi CPO tentu sangat mudah untuk melakukan proses DMO dan DPO sehingga pasar minyak goreng di dalam negeri tidak terganggu serta tidak membebani masyarakat secara otomatis Mafia minyak goreng tidak merajalela seperti saat ini.

Yang menjadi pertanyaan kenapa semua lini perkebunan kelapa sawit dan CPO dikuasai oleh swasta bahkan Indonesia menjadi Raja CPO dunia , pada kemana dan ngapain PTPN yang di miliki oleh negara , selama ini kita tidak pernah mendengar kontribusi yang diberikan oleh PTPN , bayangkan saja Indonesia memiliki 14 PTPN mulai dari PTPN I sampai PTPN XIV yang bergerak di bidang perkebunan , semua perusahaan swasta yang bergerak di bidang perkebunan berkembang pesat dan menguntungkan , mulai dari perkebunan tebu sampai kelapa sawit yang dimiliki swasta semuanya tumbuh pesat dan menguntungkan , coba kita lihat PTPN yang ada hanya rugi dan rugi dari tahun ke tahun , disuntik modal tambahan dari pemerintah tetap saja rugi , kita sebagai rakyat Indonesia yang setiap tahun bayar pajak bertanya tanya , apakah tidak ada orang pintar dan mau kerja benar yang bisa mengurus PTPN menjadi perusahaan yang menguntungkan bagi negara ?? Berdasarkan informasi dari berbagai media bahwa gaji menjadi direksi PTPN sebagaimana BUMN sangat besar untuk ukuran orang Indonesia , kemudian karyawan PTPN juga mendapatkan gaji serta fasilitas sangat baik diatas rata rata perusahaan swasta yang bergerak dibidang yang sama , lalu pada ngapain Direksi sampai karyawan PTPN itu ??

Terkait dengan PTPN , saya teringat dengan momen Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan para Direksi dan Komisaris BUMN di NTB tanggal 14 Oktober 2021 sekitar 5 bulan yang lalu , didalam pengarahan nya Presiden menyampaikan betapa kecewanya dengan PTPN yang dapat dikatakan tidak berkontribusi kepada pendapatan negara , bahkan Presiden mengatakan pada tahun pertama mulai menjabat telah melakukan kunjungan ke PTPN yang ada serta memerintahkan kepada jajaran Direksi PTPN beserta komisaris untuk segera melakukan reformasi system kerja dan mengganti mesin – mesin yang sudah tua agar dapat bersaing dalam industry 4.0 , namun ternyata sampai Presiden menjabat periode kedua tidak juga dilakukan perubahan dan akhirnya meminta Menteri BUMN Erik Thohir untuk segera merombak besar besaran PTPN yang ada kemudian dibentuk holding company khusus perkebunan , yang bisa kita tarik dari situasi tersebut adalah betapa parahnya PTPN yang kita miliki , sudah tidak ada kontribusi kepada pendapan negara , disuruh mereformasi system kerja serta mengganti mesin mesin yang sudah tua dan tidak efisien namun tidak dilakukan dan dilaksanakan , bayangkan seorang Presiden yang menginstruksikan tapi tidak dilaksanakan oleh PTPN seluruh Indonesia , betapa beraninya dan betapa koplaknya para Direksi dan Komisaris pada waktu itu untuk tidak melaksanakan perintah Presiden , pertanyaan bagi kita adalah kenapa bisa terjadi seperti itu , jawabannya adalah para Mafia memainkan peran , bahkan di ujung arahan nya Presiden mengatakan jika ada hambatan dari pihak luar dan para Direksi sulit mengatasi serta menghambat proses reformasi PTPN agar jangan segan segan untuk memberitahukan kepada Presiden karena beliau membuka pintu istana selama 24 jam untuk membantu menyelesaikan masalah ini , artinya Presiden mengetahui kesulitan yang dihadapi dan siapa yang menyebabkan kesulitan itu , dalam hal ini Presiden sudah pasang badan untuk menghadapi para Mafia itu tinggal keberanian Direksi untuk segera melakukan reformasi.

Ada benang merah langkanya minyak goreng dan Mafia serta PTPN yang tidak berfungsi untuk membantu menyelesaikan situasi saat ini , semua PTPN yang kita miliki sebenarnya mengelola juga kebun kelapa sawit dengan luas yang berbeda beda disamping tanaman kebun lainnya total hutang yang dimiliki PTPN saat ini mencapai 47 Trilyun , bagaimana bisa untung kalo hutang sudah segunung , jangan jangan berdirinya PTPN hanya untuk menjadi es kelapa para Mafia dan pejabat korup yang disedot rame rame dengan sedotan selang.

Baca juga di: https://www.cnbcindonesia.com/market/20210928140605-17-279783/erick-pusing-sawit-swasta-untung-ptpn-malah-utang-rp-47-t

Sebenarnya saat ini adalah momentum yang tepat untuk mulai membenahi tata niaga minyak goreng nasional, dibutuhkan keberanian dan kemauan semua pihak mulai dari pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan dan produsen untuk mempersiapkan DMO yang merupakan stock cadangan minyak goreng nasional, Departemen Perdagangan bisa bekerja sama dengan Bulog untuk menyediakan gudang penyimpanan minyak goreng yang dapat digunakan kapan saja untuk memenuhi kebutuhan nasional, kemudian mengatur DPO dengan semua stake holder yaitu harga yang pantas dan wajar bagi masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng karena harga minyak goreng sangat dipengaruhi supply demand dan harga CPO dunia.

Mulai membenahi dan memberdayakan PTPN yang merupakan perusahaan negara untuk bisa menjadi tulang punggung untuk mengatasi persoalan minyak goreng dengan memproduksi dan menghasilkan CPO serta membuat minyak goreng kemasan untuk kebutuhan dalam negeri serta mampu mengekspor CPO agar dapat memberikan kontribusi dalam pendapatan negara.

Alangkah aneh dan lucu jika perusahaan swasta mampu meraih profit dengan mengelola kebun kelapa sawit di atas tanah negara, justru PTPN hanya jadi penonton tanpa melakukan perubahan signifikan dengan menambah jumlah luasan kebun kelapa sawit serta memiliki pabrik CPO yang modern, dalam hal ini tentu melibatkan Kementrian BUMN.

Yang paling penting untuk saat ini adalah mengatasi jalur ditribusi minyak goreng curah dan kemasan dari produsen kepada konsumen, terlebih minyak goreng curah yang menguasai 65% kebutuhan minyak goreng nasional, jalur distribusi merupakan jalur yang banyak dikuasai oleh mafia minyak goreng terutama minyak goreng curah, terlebih dengan disparitas harga yang sangat tinggi antara harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk masyarakat dengan harga CPO dan minyak goreng dunia serta harga minyak goreng untuk industry, di jalur distribusi inilah para mafia minyak goreng mengambil keuntungan dengan membelokkan minyak goreng subsidi untuk masyarakat ke jalur distribusi minyak goreng industry bahkan di ekspor keluar negeri melalui jalur darat dan laut perbatasan antar negara.

Dalam hal ini pihak Kementrian Perdagangan harus bekerjasama dengan Kepolisian dan TNI untuk mengamankan jalur distribusi mulai dari hulu ke hilir dari produsen hingga masyarakat, memang tidak mudah karena para mafia merupakan pemain kawakan yang sudah puluhan tahun bermain di jalur distribusi serta memiliki modal besar serta jaringan yang kuat dimana mana , para mafia ini mampu menahan atau menyimpan minyak goreng tersebut dalam waktu tertentu sambil memantau situasi dan kondisi pasar yang ada, terlebih saat ini sudah menjelang bulan puasa dan hari raya Idul Fitri dimana kebutuhan minyak goreng sangat tinggi.

Dan jangan lupa dengan pemain minyak goreng dadakan artinya mereka ini belum termasuk kategori mafia namun saat ini ikut menjadi pemain minyak goreng karena tergiur dengan tingginya keuntungan yang didapat, umumnya mereka adalah grosir kecil yang ikut mengambil keuntungan pada saat seperti ini.

Terus terang saja untuk saat ini saya tidak yakin bahwa para mafia minyak goreng yang kelas paus dan kelas kakap dapat tertangkap , karena mereka sudah sangat berpengalaman dan bahkan bisa dikatakan mereka memilki legalitas dan sulit untuk membuktikan keterlibatan mereka, mereka bermain sangat rapi dan licin seperti minyak goreng itu sendiri yang licin dan sulit dipegang, mereka tentu melibatkan oknum produsen , oknum aparat dan oknum lain untuk mengamankan jalur mereka untuk bergerak.

Oleh karenanya hingga saat ini persoalan minyak goreng tidak bisa diselesaikan oleh Kementrian Perdagangan, masih saja terjadi antrian untuk mendapatkan minyak goreng subsidi dimana mana, sampai saat ini juga tidak ada mafia yang tertangkap dengan barang bukti yang cukup, sebenarnya minyak goreng terutama kemasan tersedia dimana mana tentu dengan harga mahal mengikuti harga internasional , dapat dikatakan mafia minyak goreng masih merajalela di Indonesia.

Semoga tulisan ini dapat membuka mata kita serta menyadari bahwa negara kita belum berdaulat untuk menentukan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, masih banyak invisible hand yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya.

Balikpapan, 31/03/2022
Penulis : Nifli Fajran

Related Posts

AsikBelajar.Com

Blogger biasa yang berdomisili di Banjarmasin dan berharap blog ini bermanfaat buat pelajar, mahasiswa & masyarakat umum

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2022 AsikBelajar.Com - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress