Pemberdayaan dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat dalam perekonomiannya, hak-haknya, dan memiliki posisi yang seimbang dengan kaum lain yang selama ini telah lebih mapan kehidupannya.Manajemen berbasis sekolah merupakan konsep pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan mutu dan kemandirian sekolah. Dengan MBS diharapkan para kepala sekolah, guru, dan personel lain di sekolah serta masyarakat setempat dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan global.

Kindervatter (Mulyasa, 2009: 31) memberikan batasan pemberdayaan sebagai peningkatan pemahaman manusia untuk meningkatkan kedudukannya di masyarakat yang meliputi kondidi-kondisi berikut:

1. Akses, memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan sumber daya dan sumber dana;
2. Daya pengungkit, meningkat dalam hal daya tawar kolektifnya;
3. Pilihan-pilihan, mampu dan memiliki peluang terhadap berbagai pilihan;
4. Status, meningkatnya citra diri, kepuasan diri, dan memiliki perasaan yang positif atas identitas budayanya;
5. Kemampuan refleksi kritis, menggunakan pengalaman untuk mengukur potensi keunggulannya atas berbagai peluang pilihan-pilihan dalam pemecahan masalah;
6. Legitimasi, ada pertimbangan ahli yang menjadi justifikasi atau yang membenarkan terhadap alasan-alasan rasional atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat;
7. Disiplin, menetapkan sendiri standar mutu untuk pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain; dan
8. Persepsi kreatif, sebuah pandangan yang lebih positif dan inovatif terhadap hubungan dirinya dengan lingkungannya.

Cook dan Macaulay (Mulyasa, 2009: 32) memberikan definisi pemberdayaan sebagai “alat penting untuk memperbaiki kinerja organisasi melalui penyebaran pembuatan keputusan dan tanggung jawab”.
Dalam dunia pendidikan, pemberdayaan merupakan cara yang sangat praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari kepala sekolah (manajer), para guru, dan para pegawai dengan cara melalui pembagian tanggung jawab secara proporsional kepada para guru.  Melaui proses pemberdayaan itu diharapkan para guru memiliki kepercayaan diri (self-reliance).

Pada dasarnya pemberdayaan terjadi melalui beberapa tahap.  Tahap Pertama, masyarakat mengembangkan sebuah kesadaran awal bahwa mereka dapat melakukan tindakan untuk dapat meningkatkan kehidupannya dan memperoleh seperangkat keterampilan agar mampu bekerja lebih baik.  Tahap Kedua, mereka akan mengalami pengurangan perasaan ketidakmampuan dan mengalami peningkatan kepercayaan diri. Tahap Ketiga, seiring tumbuhnya keterampilan dan kepercayaan diri, masyarakat bekerja sama untuk berlatih lebih banyak mengambil keputusan dan memilih sumber-sumber daya yang akan berdampak pada kesejahteraan mereka.

Ada delapan langkah pemberdayaan dalam kaitannya dengan MBS (Mulyasa, 2009:33), yaitu:

1. Menyusun kelompok guru sebagai penerima awal atas rencana program pembedayaan;
2. Mengidentifikasi dan membangun kelompok peserta didik di sekolah;
3. Memilih dan melatih guru dan tokoh masyarakat yang terlibat secara langsung dalam implementasi manajemen berbasis sekolah;
4. Membentuk dewan sekolah, terdiri dari unsur sekolah, masyarakat di bawah pengawasan pemerintah daerah;
5. Menyelenggarakan pertemuan para anggota dewan sekolah;
6. Mendukung aktivitas kelompok yang tengah berjalan;
7. Mengembangkan hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat;
8. Menyelenggarakan lokakarya untuk evaluasi.

Menurut Mulayasa (2009: 33-34) ada 4 hal yang perlu diperhatikan untuk memahami dan menerapkan MBS sebagai proses pemberdayaan, seperti:

1. Pemberdayaan berhubungan dengan upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk memegang kontrol (atas diri dan lingkungan);  dengan memperhatikan prinsip, a) melakukan pembangunan yang bersifat lokal, b) mengutamakan dan merupakan aksi sosial, c) menggunakan pendekatan organisasi kemasyarakatan setempat.
2. Adanya kesamaan dan kesepadanan kedudukan dalam hubungan kerja; dengan memperhatikan prinsip, a) manajemen yang swakelola oleh para guru dan kepala sekolah, b) kepemilikan oleh masyarakat (tumbuhnya rasa memiliki pada masyarakat terhadap program sekolah), c) pemantauan langsung oleh pemerintah daerah, d) tumbuhnya rasa kebersamaan (collectives), e) bekerja secara kolaborasi antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan sekolah, baik dari pihak sekolah, masyarakat, pemerintah, lembaga swasta, maupun pihak lain.
3. Menggunakan pendekatan partisipatif, dengan memperhatikan prinsip, a) merumuskan tujuan bersama, antara sekolah dan masyarakat, b) menyikapi proses peluncuran program MBS sebagai sebuah proses dialog, dan c) melakukan pembangunan sendiri.
4. Pendidikan untuk keadilan, ada beberapa prinsip yang perlu diimplementasikan, a) mengembangan kesadaran kritis, b) membangun metode diskusi dalam kelompok kecil, c) menggunakan stimulus berupa masalah-masalah, d) menggunakan sarana, seperti permainan, sebagai alat untuk membantu masyarakat melihat kembali dan membuat refleksi tentang realitas yang dihadapi, e) memusatkan perhatian pada pengembangan sistem sosial daripada individu- individu, f) mengutamakan penyelesaian konflik secara menang-menang (win-win sollution), g) menjalin hubungan antar manusia yang bersifat non-hirarkhis, termasuk melalui dialog dan pembagian kepemimpinan, dan h) menggunakan fasilitator yang komit terhadap pembebasan.

4 hal tersebut merupakan ciri proses pemberdayaan yang merupakan tahapan dasar dalam MBS, yang meliputi a) community organization; b) self-management and collaboration; c) participatory approaches, dan d) education for justice.

Karakteristik pemberdayaan Kindervatter (1979) yang disebutnya bahasa orang awam (commonalities).

1. Penyusunan kelompok kecil; pemberdayaan menekankan aktivitas dalam kelompok kecil yang mandiri.
2. Pengalihan tanggung jawab; dalam MBS terjadi pengalihan dari pemerintah kepada sekolah untuk memberdayakan diri dan lingkungannya.
3. Pimpinan oleh para partisipan; dengan latihan mengontrol atau mengambil keputusan dalam tingkat yang tinggi (akan) mendorong semua  aspek aktivitas organisasi.
4. Guru sebagai fasilitator; guru sebagai pembimbing proses, orang sumber, orang yang menunjukan dan mengenalkan kepada peserta didik tentang masalah-masalah yang dihadapi.
5. Proses bersifat demokratis dan hubungan kerja yang luwes; segala sesuatu harus dirundingkan bersama dalam kedudukan yang sederajat dan diputuskan melalui pemungutan suara atau musyawarah (konsensus). Peran dan tanggung jawab dibagi merata.
6. Merupakan integrasi antara refleksi dan aksi; pengalaman dan masalah-masalah yang dimiliki para partisipan akan menghasilkan fokus.  Analisis terhadap aksi dan reaksi secara bersama mendorong ke arah perubahan yang melibatkan setiap orang pada berbagai resikopemecahan masalah, perencanaan, pengembangan keterampilan, dan pertentangan.
7. Metode yang mendorong kepercayaan diri; metode yang digunakan bersifat meningkatkan keterlibatan aktif, dialog, dan aktivitas kelompok secara mandiri.
8. Meningkatkan derajat kemandirian sosial, ekonomi, dan politik; sebagai hasil proses pemberdayaan kedudukan partisipan dalam masyarakat meningkat dalam hal-hal khusus tertentu.