Tata Cara Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan Persekolahan

Tata Cara Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan Persekolahan - AsikBelajar.Com.

Tata Cara Penghapusan Sarana dan prasarana
1.    Penghapusan sarana dan prasarana yang rusak berat, tua dan berlebih, prosesnya adalah sebagai berikut;.
a.    Pengurus barang menyusun daftar barang yang akan dihapus, yang berisi nomor urut, nomor kode barang, nama barang, merk/tipe, tahun pembuatan, harga satuan dan kondisi barang (rusak berat atau tua).
b.    Kepala Sekolah mengusulkan penghapusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat yang dilampiri daftar barang.
c.    Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneruskan usul tersebut kepada ka. Dinas Pendidikan c.q. Bagian Perlengkapan.
d.    Pembentukan panitia penghapusan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
e.    Panitia meneliti barang-barang yang akan dihapus.
f.    Panitia membuat Berita Acara Penelitian.
g.    Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan kepada Sekertaris Jenderal Depdiknas c.q. Biro Perlengkapan.
h.    Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Keputusan Penghapusan dengan catatan dilelang atau dimusnahkan.
i.    Kalau dilelang, Dinas Pendidikan membentuk Panitia Pelelangan;
1)    Panitia pelelangan meminta bantuan Kantor Lelang Negara setempat untuk melelang barang yang dihapus.
2)    Penjualan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya disetorkan ke Ksa Negara setempat.
3)    Pejabat Kantor Lelang Negara membuat risalah lelang berikut bukti setoran hasil lelang kepada Sesjen Depdiknas.
j.    Bila barang itu dimusnahkan, Kepala Dinas Pendidikan membentuk Panitia Pemusnahan.
k.    Barang yang telah dihapus, dikeluarkan dari buku induk dan buku golongan barang inventaris sekolah.

2.    Penghapusan gedung kantor/sekolah yang rusak berat.
a.    Kepala Sekolah mengusulkan penghapusan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
b.    Pembentukan Panitia Penghapusan pada Dinas Pendidikan setempat dengan menyertakan unsur pelaksana teknis dari Dinas PU setempat.
c.    Panitia meneliti gedung yang akan dihapuskan dan membuat Berita Acara Penelitian.
d.    Kepala Dinas Pendidikan Propinsi mengusulkan penghapusan gedung sekolah kepada Sekretaris Jenderal Depdiknas c.q. Biro Perlengkapan.
e.    Biro Perlengkapan mengadakan penelitian dan melaporkan hasil penelitiannya kepada Sekretaris Jenderal.
f.    Sekretaris Jenderal Depdiknas mengajukan permohonan izin penghapusan kepada Menteri Keuangan.
g.    Menteri Keuangan mengeluarkan izin tertulis penghapusan/ pembongkaran gedung sekolah.
h.    Berdasarkan izin tertulis dari Menteri Keuangan, Menteri pendidikan Nasional menerbitkan SK Penghapusan, dengan catatan agar bangunan gedung tersebut dilelang atau dimusnahkan.
i.    Apabila bangunan gedung tersebut dilelang, Dinas Pendidikan Propinsi membentuk Panitia Pelelangan;
1)    Panitia Pelelangan meminta bantuan Kantor Lelang Negara setempat untuk melelang bangunan gedung yang akan dibongkar.
2)    Kantor Lelang Negara melelang bangunan gedung dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara serta membuat risalah lelang.
3)    Kepala Dinas Pendidikan Propinsi menyampaikan risalah lelang berikut bukti setoran hasil lelang kepada Sekretaris Jenderal Depdiknas.
j.    Jika bangunan gedung tersebut dimusnahkan, Dinas Pendidikan Propinsi membentuk Panitia Pemusnahan bangunan gedung dan membuat Berita Acara Pemusnahan.
k.    Dinas Pendidikan Propinsi menyampaikan laporan pemusnahan.

3.    Penghapusan barang yang dicuri, hilang terbakar
a.    Pengurus barang melaporkan kejadian-kejadian (kecurian, kehilangan, atau kebakaran) kepada Kepala Sekolah.
b.    Kepala Sekolah mengadakan penyidikan dan membuat Berita Acara.
c.    Kepala Sekolah melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian setempat disertai pembuatan Berita Acara.
d.    Kepala sekolah melaporkan kejadian kepada Dinas Pendidikan Propinsi melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dilampiri Berita Acara dari pihak Kepolisian.
e.    Kepala Dinas Pendidikan Propinsi melaporkan kejadian kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Perlengkapan dengan melampirkan Berita Acara Penyidikan dan Berita Acara/Laporan Kepolisian.
f.    Biro Perlengkapan meneliti laporan dan meneruskan kepada BPK, Menteri Keuangan, dan Panitia Tuntutan Ganti Rugi (PTGR).
g.    Panitia Tuntutan Ganti Rugi meneliti masalah tersebut, kalau terbukti kecurian atau kehilangan disebabkan atas kelalaian petugas, maka setelah mendapat pertimbangan BPK, petugas yang bersangkutan dikenakan tuntutan ganti rugi.
h.    Surat Keputusan Ganti Rugi dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah pembayaran cicilan lunas atas persetujuan Menteri Keuangan.
i.    Kemudian barang tersebut dihapuskan dari Buku Induk dan Buku Golongan Barang Inventaris.

4.    Penghapusan rumah dinas golongan III
a.    Kepala Sekolah mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk penetapan status rumah dinas golongan III.
b.    Dinas pendidikan Propinsi meneruskan usul tersebut kepada Menteri Pendiudikan Nasional.
c.    Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan SK Penetapan Status Golongan II.
d.    Apabila rumah dinas tersebut sudah berumur 10 tahun, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal meminta pengalihan rumah dinas golongan II ke golongan III dengan dilampiri:
1)    Gambar legger dan situasi rumah.
2)    SK penetapan golongan II nya.
3)    Keterangan atas tanah pekarangan rumah.
4)    SK Otorisasi pembangunan rumah dinas.
5)    Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
6)    Surat Izin Penghunian (SIP) rumah.
e.    Sekretaris Jenderal Depdiknas meneruskan usul tersebut ke Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk dikeluarkan penetapan golongan III.
f.    Ditjen Cipta Karya menerbitkan Surat Penetapan golongan III.
g.    Penghuni mengajukan permohonan pembelian rumah dinas golongan III kepada Ditjen Cipta Karya Departemen PU.
h.    Panitia penaksir harga menaksir harga rumah tersebut.
i.    Diadakan kontrak jual beli antara penghuni rumah tersebut dengan Departemen PU dengan cara cicilan selama 5 tahun.
j.    Setelah lunas pembayaran seluruhnya dikeluarkan SK Penjualan dan dibaliknamakan atas nama pembeli.
k.    Penghapusan rumah dinas dari Buku Induk dan Buku Golongan Barang Inventaris setelah diterbitkan SK Penghapusan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

5.    Penghapusan sarana dan prasarana karena bencana alam
Tata caranya disamakan saja dengan penghapusan sarana dan prasarana yang rusak atau tua, hanya yang perlu ditambahkan adalah SK dari Pemda, yaitu serendah-rendahnya Bupati yang menyatakan bahwa daerah tersebut telah terjadi bencana alam.
Tag : Manajemen
0 Comments for "Tata Cara Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan Persekolahan"

Berikan Komentar Terbaik Anda Disini [NO SPAM, SARA n PORN]. Terima Kasih

Back To Top